Kukuh, korban salah tuduh Kejaksaan, maju ke Persidangan

2

December 24, 2012 by Tara

Wow, wow, wow, dan wow!

Kira-kira seperti itu lah komentar saya ketika melihat perkembangan kasus Kukuh, korban salah tuduh Kejaksaan.

Dari mencermati sidang dan pernyataan Jaksa, saya menangkap ada upaya permainan curang Jaksa untuk mememangkan kasus Kukuh ini :

1. Jaksa meminta pengadilan untuk menahan Kukuh.

Ini adalah upaya curang Jaksa. Ketika mereka dengan sewenang-wenang (tanpa bukti cukup) memenjarakan Kukuh selama 68 hari, kemudian dalam sidang Praperadilan sudah dibuktikan oleh Hakim bahwa Jaksa menahan tidak dengan bukti cukup, sekarang mereka rupanya tidak terima.

Jika kita lihat di sini : http://news.detik.com/read/2012/12/06/192529/2111621/10/dianggap-kooperatif-pegawai-chevron-tak-ditahan jelas Jaksa mengatakan :

“”Tiga berkas atas nama Endah Rumbiyanti, Widodo, dan Kukuh Kertasafari tidak ditahan. Dengan alasan ada permohonan dan jaminan dari keluarga dan penasehat hukum, dan juga alasan subyektif tidak akan mempersulit persidangan.”

Terus, mengapa mereka meminta Pengadilan untuk menahan Kukuh?

Ini namanya mereka nggak berani menahan Kukuh, kemudian meminjam tangan Pengadilan untuk menahan. Hanya satu kata untuk menggambarkan ini: PENGECUT!

 

2. Kejaksaan memberikan ancaman 20 tahun penjara

Melihat berita ini : http://www.tribunnews.com/2012/12/20/didakwa-lakukan-bioremediasi-fiktif-kukuh-terancam-20-tahun-penjara strategi kejaksaan yang terbaca adalah : Jaksa memberi tuntutan setinggi-tingginya. Berharap Hakim takut pada image pro korupsi, kemudian takut memberi putusan bebas karena tuntutannya 20 tahun penjara. Kalau Hakim takut dengan image tersebut, kemudian jalan tengahnya adalah Kukuh akan dihukum 3-4 tahun penjara. Dalam hal ini saja maka Jaksa akan menang.

Padahal.. kita perhatikan, berapa sih hukuman para koruptor yang jelas-jelas korupsi dengan uang besar? Rata-rata dihukum 3-10 tahun. Lha ini.. kasus nggak jelas, kok malah diancam 20 tahun. Bagi saya, strategi memainkan ketakutan Hakim akan image pro korupsi ini hanya satu komentar: CULAS!

Harapan saya hanya satu menghadapi strategi brutal Jaksa tersebut: Semoga Hakim terbuka mata hatinya dan berani bersikap indepanden, lepas dari permainan stigma Jaksa, amien..

Saya sudah diberikan copy surat dakwaan Jaksa. Dan saya benar-benar mengurut dada membaca tuntutan ini. Kata yang tepat untuk menggambarkan kerja jaksa adalah : NGAWUR!

Berikut saya tunjukkan kengawuran yang dipamerkan Jaksa :

1. NGAWUR dalam menentukan orang sebagai tersangka.

Kukuh sebagai orang yang tidak terlibat dalam perencanaan, tender, pelaksanaan dan perencanaan bioremediasi kok dituduh korupsi. Ngawur tingkat tinggi! Silahkan baca pembelaan Kukuh ini : Eksepsi Sendiri_1

Yang dianggap “keterlibatan” Kukuh oleh Kejaksaan itu sederhananya seperti ini :

Di dalam Chevron ada bagian yang khusus menangani bioremediasi, namanya Infrastructure and Maintenance Service.Bagian ini lah yang bertanggung jawab penuh urusan bioremediasi (dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan).

Kita tahu lah, bahwa dalam perusahaan tidak bisa hanya satu bagian kerja sendiri. Pasti ada persingunggungan dengan bagian lain. Untuk memperlancar komunikasi dengan berbagai bagian ini maka dibentuklah Tim Koordinasi Penyelesaian Isu Sosial (Environmental Issue Settlement Team), dimana berbagai bagian bergabung (Humas, Produksi,  Lingkungan, Pertanahan, dll). Alur kerjanya adalah :

– Masyarakat lapor / komplain jika tanahnya dirasa kotor oleh minyak, ditangani oleh Humas.

– Bagian pertanahan yang akan mengukur luas tanah bermasalah, dan menentukan harganya jika masyarakat meminta dibeli.

– Bagian Lingkungan dan Infrastruktur yang mengurus bioremediasinya.

Dari alur di atas, dimana peran Produksi dalam team itu?

Jawabnya adalah: Team Produksi ikut dalam team itu untuk meyakinkan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa menggangu produksi! Karena dalam kasus sebelumnya, komplain masyarakat yang tidak ditangani dengan benar ini ada yang berujung pada pemblokiran jalan sehingga produksi tidak berjalan. Juga ada kasus pengrusakan asset oleh masyarakat yang marah. Bagian Produksi diikutkan dalam team HANYA untuk mengetahui hal ini. Kukuh sebagai perwakilan dari Bagian Produksi sama sekali tidak peduli tanah dibayar berapa (urusan bagian Tanah), tanah kotor mau dibioremediasi atau dibiarin aja (urusan bagian Lingkungan dan Infrastruktur). Yang dia peduli cuman satu: masyarakat tenang, dan tidak ada gangguan bagi produksi.

Dengan “keterlibatan” seperti itu, apakah tepat Kukuh dianggap terlibat korupsi di bioremediasi?

 

2. NGAWUR dalam membaca peraturan

Sungguh heran, Jaksa yang biasa berurusan dengan peraturan kok bisa mengada-ada dalam merujuk peraturan. Padahal katanya ada tenaga ahli yang dilibatkan oleh Kejaksaan :p.

Ini tertulis didalam tuntutan “Berdasar Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) +7.5 – 15% dengan standar hasil bioremediasi < 1%.”

Mari kita buka Kepmen LH No 128/2003 di sini : http://www.blh.sukoharjokab.go.id/wp-content/uploads/2012/Peraturan/5.%20Pengedalian%20Pencemaran%20Air/18_11-12-01-0-20-16_61669_12.pdf

Silahkan lihat halaman 10, bagian paling bawah. Tertulis :

“Persyaratan limbah minyak bumi yang diolah secara biologis adalah sebagai berikut:
a. Konsentrasi maksimum TPH awal  sebelum proses pengolahan biologis adalah
tidak lebih dari 15%;

b. Konsentrasi TPH yang sebelum proses pengolahan lebih dari 15% perlu dilakukan
pengolahan  atau  pemanfaatan  terlebih  dahulu  dengan mempertimbangkan
teknologi yang tersedia dan karakteristik limbah;”

Coba baca lagi baik-baik, adakah angka 7.5 % di Kepmen tersebut? Silahkan cari diseluruh bagian lain, jika ada angka 7.5% di Kepmen tersebut, tolong beritahu saya. Yang ada adalah, bahwa maksimal TPH 15 % dan harus diturunkan hingga kurang dari 1%.

Angka ajaib 7.5% ini dipermasalahkan karena dari sini lah Jaksa membuat kesimpulan-kesimpulan ngawur lanjutan.

 

3. NGAWUR dalam pengujian sampel. 

 

Pada saat pertama, Kejaksaan meminta Laboratorium Pusarpedal KemenLH (http://pusarpedal.menlh.go.id/) untuk melakukan pengujian. Di depan team Chevron dan Jaksa, Pusarpedal menolak dengan salah satu alasan “sampel tidak valid” (alasan lain: Pusarpedal tidak mampu melakukan pengujian TPH).

Setelah mendapat penolakan Pusarpedal, bukannya mencari lab lain yang bersertifikasi dan bisa menguji TPH (misal: Sucofindo), eh malah Jaksa membuat lab sendiri untuk melakukan pengujian! Dan yang diuji masih sampel yang dikatakan Pusarpedal sebagai “tidak valid” itu.

Ternyata, meskipun pegujian dengan cara yang ngawur, hasilnya adalah TPH 9.56%; 1.67%; 1.70%; 3.43%; 3.5%.

Kalau menggunakan Kepmen LH 128 tahun 2003 tanpa manipulasi Jaksa, maka semua sampel itu berkategori harus dibioremediasi (diatas 1% dan kurang dari 15%). Tapi ngawur pengujian dipadukan dengan ngawur baca Kepmen, jadilah tuntutan ini diajukan.

 

4. NGAWUR dalam memilih saksi ahli

Jaksa menggunakan saksi ahli adalah DR. Ir EDISON EFENDI, MT. Namun ternyata beliau ini adalah salah satu peserta tender bioremediasi yang kalah.

Hei.. apa Jaksa nggak mikir, akankah saksi ahli ini bisa lepas dari vested interest ketika dia memiliki keterkaitan dengan bioremediasi ini? Dan ini lah catatan Kukuh tentang saksi ahli (lihat di file pembelaan Kukuh): Di sela-sela kunjungan tersebut, Saksi Ahli ini mengenalkan diri bahwa dia alumni ITB seperti saya. Dia bercerita bahwa pernah ikut pilot project bioremediasi di Minas. Namun dia menggerutu bahwa dia selalu kalah dalam dua kali ikut tender proyek Bioremediasi Chevron dan berkata, “Chevron gak pernah ngasih aku (kesempatan). Aku juga perlu cari makan.” Dia juga bilang bahwa sebagai Ahli, dia dibayar Kejaksaan per jam.

 

5. NGAWUR dalam logika

Sampel diambil dari A, B,C. Hasil sampel kemudian DIKATAKAN bermasalah (ada korupsi). Kemudian dituduhnya korupsi untuk X, Y, dan Z. Pertanyaan: apa hubungan A, B dan C dengan X, Y, dan Z? Bukankah itu hal yang berbeda?

Kesalahan logika semacam di atas itulah yang terjadi. Sampel oleh Jaksa diambil dari tanah pada tanggal 25 Juli 2012. Kemudian yang dituduhkan adalah bahwa korupsi untuk 28 lokasi tanah dari tahun 2009-2012. Hei.. ke mana logika Jaksa ya? Tidak tahukah jaksa bahwa sampel di tahun 2012 itu TIDAK mencerminkan tanah tahun 2009? Kasarannya: bahkan tanah yang sama di tahun 2012 tapi berbeda lokasi juga tidak bisa dilakukan generalisasi. Jadi suatu sampel tidak bisa digunakan untuk menilai kondidi di BEDA TAHUN dan BEDA LOKASI.

 

Begitulah kengawuran yang dipertontonkan oleh Jaksa dalam kasus korupsi Kukuh ini. Semoga Hakim berani bertindak independen, tidak terperangkap jebakan image pro korupsi oleh Jaksa. Tulisan ini saya buat dengan mengkritisi Kukuh. Meski dia teman, kalau dia korup maka sedikitpun saya tidak akan membela dia. Tapi dalam kasus yang sedemikian terang benderangnya kengawuran Jaksa, maka kita harus berteriak. Semoga teriakan bersama-sama oleh publik bisa membebaskan Kukuh.

2 thoughts on “Kukuh, korban salah tuduh Kejaksaan, maju ke Persidangan

  1. Tara says:

    Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya :
    https://dotindo.wordpress.com/2012/11/23/kukuh-korban-salah-tangkap-kejaksaan-kah/

    Kita akan terus kawal hingga kebenaran terbukti

  2. […] kasusnya ngawur, maka tuntutan berikutnya ya sudah nggak ada artinya. Meski secara keseluruhan masih ada kengawuwan-kengawuran yang lain. Jadi, ini untuk meyakinkan teman-teman betapa kami tidak sembarangan mendukung Kukuh. Sudah jelas […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: