Democration without education is nothing!

8

November 6, 2008 by Tara

Barusan aku nulis di mailing list IA ITB Jakarta, menyambut kemenangan Obama, kok rasanya tulisan itu cukup komprehensif. Ya udah aku posting di blog ini aja sekalian. Hehe, ngirit tenaga😀

=======

Democration without education is nothing!

Bukti :
1. Media dibebaskan. Yang terjadi? Mayoritas program TV di Indonesia
adalah sampah (dengan tidak menafikan adanya pertumbuhan beberapa
program positif).

2. Pemilu, hingga sejauh ini pemilu di Indonesia lebih didominasi
oleh pengerahan massa, jargon-jargon kosong untuk memainkan emosi
massa. Politikus yang terpilih pun pada prakteknya ketika bekerja (di
Legislatif atau di executive), dalam bekerja lebih banyak memikirkan
aspek “kosmetik” daripada aspek “konten” (kalau gak percaya, silahkan
deh ngobrol dengan birokrat dan orang2 parlemen, dan nikmatilah
pembicaraannya:p).

Pada masyarakat yang telah terdidik, dengan mental yang baik, saya
percaya demokrasi akan membawa kebaikan. Saya tidak percaya bahwa
satu sistem (misal: demokrasi) adalah solusi terbaik untuk semua
kondisi. Bayangan saya, akan ada berbagai fasa. Dan tiap fasa
memiliki solusi terbaiknya. Penggunaan demokrasi pada semua fasa
ibarat penggunaan antibiotik untuk semua sakit (dan itu tidak
dilakukan oleh dokter kan?). Tambahan:
1. Alan Greenspan, ketika melihat krisis ekonomi saat ini, kalau saya
tidak salah baca, dia juga melihat ada kemungkinan dia telah salah
dalam paham kebebasan pasar yang dianutnya (ketika dia dipanggil
senat dalam testimoni krisis).
2. Teori invisible hand dari Adam Smith juga dibantah oleh Keyness
ketika terjadi Great Depression, yang menganjurkan intervensi
pemerintah ke pasar. Tidak bisa hanya mengandalkan pasar bebas
(demokrasi di bidang ekonomi). Saat ini perdebatan masih
berlangsung, masing-masing pendukung teori mengajukan argumen yang
saling mematahkan. Saya sih menyimpulkan, ada fasa tertentu maka yang
berjalan adalah teori tertentu.

Saat ini yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah pemimpin yang
baik dan tangan besi. Baik dalam artian : amanah, jujur, cerdas,
berniat baik membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tangan
besi, dalam artian: menghadapi hal-hal yang jelas-jelas tidak
positif, langsung turun tangan menghentikannya.

Sekarang ini dengan RUU Pornografi saja sudah orang teriak-teriak
(dan mayoritas berteriak tanpa tahu isinya, baik yang pro atau
kontra). Padahal, dalam bayangan saya yang dibutuhkan lebih dari
sekedar RUU P ataupun lembaga sensor semacam LSF, tapi dibutuhkan
semacam Dewan Budaya yang tugasnya membentuk budaya bangsa menjadi
positif. Yang akan menghabisi berbagai sinetron tidak mendidik. Yang
akan menghabisi berbagai hal negatif bangsa ini.

Saat ini saya rasa masih banyak kekacauan di mindset orang-orang di
Indonesia tentang mana yang harus dibebaskan dan mana yang harus di
atur. Semua perdebatan itu menggunakan pendekatan mutlak, tidak
memperhatikan fasa, tidak memperhatikan kondisi internal dan
eksternal. Akibatnya adalah debat kusir, seperti kekacauan debat RUU-
P.
Di Jerman urusan porno2an di bebaskan, dan pornografi ada dipasaran
tapi tidak banyak diakses oleh masyarakat, dan masyarakatnya maju.
Tapi jangan salah, di kota yang SETARA dengan kecamatan di daerah
Garut , terdapat kampus yang penelitiannya masih jauh lebih baik dari
ITB! Kalau SDMnya beda, kemudian mau disamakan hanya untuk aturan
pornonya saja, itu salah kaprah!

8 thoughts on “Democration without education is nothing!

  1. rio says:

    ohhh,,gitu yaaa……….
    bagus kok,,nambah-nambah info gitu….

  2. helza says:

    mnrtku Demokrasi akan ideal kalau sdh ada pemerataan dlm masyarakatnya baik tingkat pendidikan maupun ekonominya…,ya utk Indonesia..kyknya belum dech !!,demokrasi yg tdk terarah malah dpt menimbulkan tindakan anarkhis!!,Aristoteles malah mengatakan demokrasi itu bentuk kemunduran?? (perlu analisa lagi ya?),dlm kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan yg blum merata skrg..suara2 mereka msh bisa wah msh bisa dibeli gmn mau memilih pemimpin yg qualified??mgkn lbh baik saat dipimpin oleh org yg otoriter..namun memiliki tujuan mulia..to be build welfare state..:)

  3. fhiedha says:

    sepertinya sudah waktunya sistem demokrasi politik dan ekonomi yang ada di Indonesia kembali pada sistem sosialis yang sesuai dengan dasar negara sila ke lima dan UUD 45 yang merupakan dasar negara:)

    saat ini pemerintah menerapkan sistem politik dan ekonomi yang cenderung liberal. Nah dalam situasi inilah timbul kapitalisme yang merupakan bentuk dari liberalisme, sebagaimana teori adam smith yang menanamkan sebuah kepercayaan bahwa pasar akan bisa mengatur dirinya sendiri sehingga kesejahteraan akan tercipta. Aliran ini kemudian menjadi aliran neoliberalisme, Segala bentuk regulasi negara terhadap pasar harus ditiadakan.

    Nah dalam hal ini terlihat jika campur tangan negara ditiadakan otomatis tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap kaum marginal. (sebagai contoh SKB yang muncul ketika terjadi krisis global, bukti nyata negara berusaha lepas dari tanggungjawab terhadap kaum marginal dan semua diserahkan ke pasar)

    Padahal jika merujuk ke pancasila dan UUd 45 jelas dikatakan bahwa tugas negara adalah memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat yang termasuk didalamnya bidang pendidikan.

    intinya demokrasi liberal yang berkembang di Indonesia saat ini sama sekali tidak sesuai dengan konstitusi yang lebih berprinsip sosialis

    Sebenarnya persoalan pendidikan juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan ekonomi, bagaimana rakyat bisa mengakses pendidikan bagus jika akses ekonomi juga sulit.

    @ mba helza pemimpin diktator dan otoriter koq mengingatkan saya pada Hitler nya partai Nazi yah, serem juga mba jadinya malah bukan negara welfare state hehe

    jadi merasa kae blog sendiri ajah, kasih komentar kepanjangan:)) boleh dihapus kalo tidak berkenan:)

  4. Ayu says:

    Aku setuju ma fidha kalu demokrasi ni harus sesuai dan kembali ke uud 45 dan yang pasti tidak lepas dari PANCASILA.
    karena sistem yang kita anut ni adalah DEMOKRASI PANCASILA
    tentu nya kawan kawan sudah belajar ilmu tata negara
    Keran demokrasi yang di buka saat ni jadi melenceng dari RULES OF THE GAME NYA
    ini sekarang bukan Demokrasi melain kan DEMO-CRAZY

  5. helza says:

    mksudku pemimpin otoriter disini bukan otoriter spt Hitler dgn partai nazinya, tapi pemimipin yg berani mengambil tindakan tegas dlm kondisi yg sdh mengarah pd tindakan anarkhis namun mengatasnamakan demokrasi…
    he2,sorry ya cuma meluruskan saja, thank’s for all nice discussing🙂
    thank’s jg buat pemilik blog semoga tulisan2nya byk manfaatnya Amien..

  6. Tara says:

    Ngeliatin orang-orang hukum ngomong, aku malah bengong.
    Gak ngerti dah.. :p
    Sorry yah, diriku orang awam soalnya, ngomongnya ya bahasa awam juga.

  7. helza says:

    he2, sorry mas taufik, ilmu hukum ku juga masih tanggung, jadi belum mampu nyampain dalam bahasa sederhana, biasanya kalau org tuch udah nguasai bahan banget bahasanya lbh simple dan mudah dimengerti..:)

  8. fhiedha says:

    pak taufik sepertinya diskusi kita lebih ke politik dan ekonomi deh dan ga beda koq org hukum atau orang tehnik atau budayawan yang ngomong:p intinya sesama org awam:)
    soal bukti pertama yang anda buat diatas: kebebasan media yang menimbulkan tayangan sampah, saya rasa itu berhubungan dengan sistem ekonomi yang cenderung kapitalis, sekarang mana ada sih media idealis yang ada media membuat tayangan untuk mendapatkan iklan sebesar-besarnya nah jadinya ya seperti sekarang tayangan sampah, meminjam istilah anda, terutama karya2 ram punjabi hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: