Ambiguitas BPK

1

April 10, 2008 by Tara

Ada berita ini di Kompas :

=====

BPK Temukan Kerugian Negara Rp 23,33 Triliun
Kamis, 10 April 2008 | 13:03 WIB

JAKARTA, KAMIS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil temuan signifikan yang terungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006, yang diselesaikan pemeriksaannya oleh BPK pada semester II Tahun Anggaran 2007. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap ada 1.565 temuan signifikan yang diindikasikan merugikan negara dengan total Rp 23,3 triliun.

Ribuan temuan tersebut tersebar di lima lini pemeriksaan, yaitu pertama, temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 267 temuan sebesar Rp 420,01 miliar; kedua, terdapat kekurangan penerimaan sebanyak 158 temuan sebesar Rp 249,79 miliar; ketiga, temuan yang bersifat administrasi sebanyak 733 temuan sebesar Rp 20,12 triliun; keempat, ketidakhematan/pemborosan dalam pelaksanaan anggaran atau inefisiensi sebanyak 193 temuan sebesar Rp 459,27 miliar; dan kelima, penggunaan anggaran tidak sesuia dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak dimanfaatkan sebanyak 214 temuan sebesar Rp 2,10 triliun.

===

Aku menyebutnya BPK ambigu. Ambigu, karena niatnya BPK menyampaikan penyelewengan kan agar penyelewengan ditekan. Tetapi akibat laporan BPK yang mencampur adukkan semuanya, penyelewengan tidak bisa ditekan. Hal ini pernah pula diungkap oleh Rizal Ramli (mantan Menko Perekonomian).

Pada laporan diatas, terlihat bahwa yang dianggap sebagai kerugian negara itu terdiri dari :

1. Yang berindikasi kerugian negara

2.  Terdapat kekurangan penerimaan

3.  Temuan yang bersifat administrasi

4.  Ketidakhematan/pemborosan dalam pelaksanaan anggaran atau inefisiensi

5.  Penggunaan anggaran tidak sesuia dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak dimanfaatkan

Coba lihat, dari kelima point diatas, mestinya yang bisa ditindaklanjuti sebagai kasus kriminal kan kasus 1 dan 2. Kenapa BPK tidak terang-terangan aja meng-ekspos kasus 1 dan 2 tersebut, lengkap dengan deskripsi nama institusinya, nama orang dan nama proyeknya. Langsung berikan laporan tersebut ke kepolisian, kejaksaan dan departemen keuangan. Kalau bisa seperti itu, kan gampang tindak lanjutnya.. Atau, kalaupun ternyata tidak ada tindak lanjut, publik juga enak. Tinggal memaki-maki polisi, kejaksaan dan depkeu.

Ya itulah ambigunya BP….

One thought on “Ambiguitas BPK

  1. Rindu says:

    BPK .. berarti audit untuk BUMN ya mas? sudah sebegitu besarnya, kemarin saya ikut [dalam rangka KPK masuk kampus] diskusi dengan KPK lebih spektakuler angkanya lagi angkanya… apa bisa dikatakan niat KPK adalah “ambigu” juga mas?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: