Solusi Transportasi Jakarta

7

November 7, 2007 by Tara

Iseng disela-sela kesibukan kerja ah… (refreshing:D)

Aku pengen nulis ini gara-gara dalam beberapa hari ini orang pada ngomongin macetnya jakarta (aku mah dah sebel sejak dulu-dulu:-(). Ditambah dengan tulisan di kompas yang mengatakan kerugian akibat transportasi sekitar Rp 43 trilyun/th (Aku agak gak percaya dengan analisanya. Tapi aku itung ulang informasinya, dengan sedikit koreksi, dapetnya ya sekitar 30 trilyun. Tetep gedhe!).

Ada beberapa hal yang terlintas dipikiranku :

Pertama, analisa transportasi itu tidak semata-mata bicara fasilitas ataupun teknologi! 

Basis pertama analisa transportasi adalah demand (alias prediksi berapa besar permintaan untuk kebutuhan transportasi). Ketika melihat Jakarta yang macet, jangan langsung berpikir  ini harus disediakan X, Y, Z, dll. Tapi harus dianalisa kenapa itu bisa terjadi. Lets say, kita udah bangun subway, monorail, busway, dll, ternyata hasil akhirnya adalah : semua transportasi massal tersebut penuh dan jakarta tetap macet, dan orang masih mengeluh tentang transportasi!

(Note: Ini hal yang mungkin terjadi lho!)

Dosenku, Pak Agus Salim, guru besar di S2 Transportasi ITB, pernah berkata “Jl. Gatot Subroto itu dari dulu sampai sekarang tingkat kepadatannya ya itu-itu juga. Bedanya, dulu cuman 2 jalur, sekarang sudah sekian banyak jalur + jalan tol. Menambah kapasitas transportasi tidak akan memecahkan masalah, hanya memecahkan sesaat. Karena orang akan langsung mengisi kapasitas tersebut“.

Jadi kalau mau menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta, jangan lupa analisa demand!

Kedua, apa alternatif solusi transportasi Jakarta?

Ada beberapa pilihan.

Pilihan pertama, sesuai dengan hukum demand transportasi. Kalau mau mengatasi kemacetan Jakarta, buat pertumbuhan negatif di kota Jakarta! Pertumbuhan negatif di jakarta tidak berarti pertumbuhan negatif nasional! Tetapi yang terjadi adalah PEMERATAAN EKONOMI! Karena bisnis yang dilarang tumbuh di Jakarta, akan tumbuh di daerah lain (Bekasi, Tangerang, Serang, Purwakarta, dll).

Bagaimana teknik melakukan pertumbuhan negatif? Gampang! Tinggal bikin aturan, tidak ada pembukaan perusahaan baru! Naikkan PBB untuk perkantoran dan gedung (terserah, mau semuanya atau untuk yang baru saja). Inilah perangkat yang dikuasai pemerintah untuk melakukan pertumbuhan negatif.

Tetapi harap dicatat, peraturan ketat di Jakarta ini hendaknya diikuti dengan peraturan mudah di daerah lain yang akan menampung limpahan opportunity dari Jakarta. Juga disediakan infrastruktur bisnis sehingga opportunity tadi tetap bisa jalan, meski tidak di Jakarta. Peraturan yang hanya dijalankan setengah, akan mengakibatkan permasalahan besar!

Pilihan kedua, langsung tembak pada transportasinya. Masalah di Jakarta adalah ekstrim, jadi solusinya pun harus ekstrim. Alternatif aturan yang bisa dikeluarkan adalah :

  1. Kendaraan pribadi dilarang beroperasi selama hari kerja. Hanya kendaraan umum, kendaraan dengan label perusahaan (misal, ada tulisan Garda  Oto, Telkomsel, dll) yang boleh berjalan. Kendaraan milik perusahaan tanpa label, hanya boleh berjalan dengan adanya stiker khusus. Stiker khusus ini diperoleh dengan mengurus (gratis!) dengan memperlihatkan bukti-bukti perusahaan, dan dijatah 1 perusahaan maksimal 1 mobil (bisa juga dibuat aturan perbandingan jumlah mobil dan karyawan). atau,
  2. Aturan 3 in 1 diterapkan di seluruh jakarta (bukan hanya di Jalan protokol), dan berlaku dari jam 06:00 hingga 22:00. Kalau perlu ditingkatkan menjadi 4 in 1.

Note: ketika aturan diatas ditegakkan, harus diyakinkan bahwa transportasi umum juga siap untuk melayani masyarakat (dengan kenyamanan dan biaya yang sama dengan yang ditanggung oleh masyarakat jika menggunakan kendaraan pribadi)! Dengan aturan ini, maka masyarakat mendapat kenyamanan, angkutan umum akan tumbuh. Win-win solution!

Solusi ini sebenarnya sederhana. Hanya saja, berbagai konflik kepentingan bisa menghambat aturan ini. Bayangkan.. apakah penjual mobil tidak akan menjerit (penjualan kendaraan mereka akan drop)? Apakah para pencuri mobil tidak akan menjerit? Apakah para elit borjuis tidak akan menjerit (mereka nggak bisa berpamer kekayaan dengan mudah:p)?

Kalau untuk masyarakat umum, pekerjaan sulit adalah sosialisasi. Karena masyarakat umum cenderungnya egois, hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Contoh kasus egoisme masyarakat, dalam kasus busway, dimana masih banyak penentangan. Para penentang ini (yang punya mobil pribadi dan nyaman) tidak pernah berpikir, bagaimana seandainya ada orang hamil yang nggak mampu, harus perjalanan dari blok M ke Kota, tanpa ada busway? Apakah mereka akan menyuruh orang itu naik di bus umum berdesak-desakan, tidak nyaman, panas dan lama? Itulah masyarakat yang egois!

Dalam hal planning sudah bagus, dan analisa oleh para ahli juga mengatakan itu solusi terbaik (note: dua syarat ini tidak boleh diabaikan), then langsung aja jalankan kebijakan itu.

Sosialisasi tetap perlu, karena masyarakat juga manusia. Tapi ketika penentangan-penentangan yang ada adalah berbasis egoisme, maka pemerintah harus jalan terus! Seperti yang dilakukan Sutiyoso dengan busway ketika orang banyak menentang. Toh setelah berjalan dengan lancar, masyarakat akhirnya akan mengerti. Apapun, keputusan pemerintah sebaiknya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan kurang mampu. Bukan segelintir elit yang mampu untuk berbuat berbagai hal.

Buat pembaca yang ada jalur ke Foke, boleh deh usulan ini disampaikan:-)

7 thoughts on “Solusi Transportasi Jakarta

  1. nofarki says:

    Mau nambahin …ada yang lupa dengan ekses kebijakan 3-in-1…joki makin nambah banyak donk pak? trus, berarti itu kan menstimulir pertumbuhan ‘positif’ donk? Kalau boleh usul…hapuskan bis kota konvensional dan mikrolet, bikin macet aja karena ngetem dan ugal-ugalan aja…perbaiki service dan tambah armada busway..para supir dari bis dan mikrolet bisa daftar jadi supir busway..kontrol pungli dan kesempatan korupsi di busway…karena seperti kita tahu pada semua birokrasi kita..ini kan membuat peluang korupsi dgn melakukan pungli dalam merekrut para crew busway.. dan…monorailnya kapan? .

  2. bratz says:

    Setuju!

    1. Hapuskan atau minimal meremajakan unit transportasi massal selain bus Trans Jakarta. Buat satu sistem pelatihan/training tertentu untuk ‘meng-upgrade’ para supir bus konvensional/mikrolet tersebut.

    2. Perbaiki infrastruktur, spt terminal, halte, trotoar, rambu2, keamanan, jalan raya. Saya lebih menyoroti dengan peremajaan trotoar untuk pejalan kaki, karena Jakarta sangat tidak ramah terhadap mereka.

    3. Saya meng-adaptasi sistem transportasi di Seoul, dimana mereka menerapkan HANYA 4 jenis transportasi bus. Contoh: Bus warna merah (rute jarak jauh), melayani rute BSD/kota satelit lainnya-Sudirman/kws Segitiga Emas. Bus warna kuning (antar terminal bus-kereta api) melayani rute Ragunan-Dukuh Atas. Bus warna biru (antar terminal bus) melayani rute Blok M – Lb. Bulus. Bus warna hijau (antar 1 wilayah) hanya beroperasi di satu wilayah tertentu, misal: Jakarta Timur.

    4. Ini yg paling penting. Kita butuh uang untuk membangun & MERAWAT infrastruktur2 tersebut, oleh karenanya beri hukuman seberat2nya terhadap para koruptor dan TEGAKKAN kedisiplinan masyarakat Indonesia khususnya Jakarta sebagai ibukota negara.

  3. Johansensilalahi says:

    saya ma pendapatnya lain………
    Menaggulangi lalin macet sbb :
    – Kurangi urbanisasi dari luar Jkarta ke Jakarta dengan otda yang berkwalitas,
    – Bangun transfortasi massal dan murah, mungkin railway, shapway dll.
    – Kurangi pertumbuhan kendaraan baru dengan pengadaan STNK cara lelang,(adanya perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan).
    – Lakukan baypas atau penambahan jaringan yang diperlukan (tergantung lokasi) dan bebaskan tanah-tanah di sudut jalan perapatan “T”.
    – Lakukan pembatasan tahun produksi berlaku diseluruh DKI Jakarta
    mudah-mudaha macet berlalu

  4. bimo says:

    wah.. 4 in1? he h he.. sebenarnya 3 in1 aja terbukti nggak efektif kok. terlihat dari banyaknya joki 3 in 1 yang masih saja berkeliaran. ini khan sebenarnya tidak mengurangi kemacetan yang ada.

    kalau menurut saya kenapa gatot subroto bisa macet juga dikarenakan beberapa hal:
    1. Satu jalur dihususkan untuk busway yang sudah tiga tahun lewat tidak kunjung beroperasi. sehingga pengguna jalan hanya dapat menggunakan 2 jalur. kalau pun ada yang menggunakan jalur busway, maka mereka harus hati-hati karena ada kemungkinan di tilang, dan bahaya menyerempet motor atau pun batas jalan.
    2. bis-bis yang menaik-turunkan penumpang di daerah Komdak. hal ini terjadi secara alamiah karena jembatan semanggi merupakan titik akses ke banyak tempat.
    2. kendaraan keluar masuk yang buat ruwet di plaza semanggi dan yang mau berbelok kiri dari jalan sudirman ke jalan gatot subroto.
    3. Baru saja melewati kehancuran yang diciptakan oleh plaza semanggi. keruwetan yang juga ditambah dengan mobil yang hendak masuk ke tol, menghindari jalur bus way, dan kendaraan umum yang menaikturunkan penumpang.

    Jika anda perhatikan jalan dari hotel sultan sampai taman ria senayan relatif tidak macet. tapi kemudian biasanya dari titik taman ria sampai slipi jalan akan macet karena:
    1. jalan di perempatan slipi (dahulu bunderan slipi) menurun, sehingga otomatis orang akan memperlambat kendaraannya untuk menghindari tabrakan beruntun.
    2. setelah melewati lampu merah di perempatan slipi terjadi 3 jenis penyebab kebuntetan:
    -kendaraan dari sebelah kiri jalan yang hendak memotong ke kanan untuk mencapai gerbang tol,
    -kendaraan umum dari sebelah kanan jalan yang memotong jalan ke kiri untuk menaikturunkan penumpang.
    -kendaraan-kendaraan di tengah yang berusaha menghindar jalur bus way.

    kemudian jika Anda mendekati slipi jaya.. kembali ada menemukan keruwetan yang disebabkan oleh:
    1. Bis-bis besar yang keluar dari tol, tapi langsung menyeberang sampai ke sebelah kiri untuk menaikturunkan penumpang.
    2. ojek-ojek nan kecil dan imut-imut yang melawan arus sehingga pengendara mobil hanya bisa mengelus dada dan bersabar.

    solusi untuk masalah di atas adalah:
    1. pindah pintu keluar masuk tol. karena di sinilah terjadi penyumbatan, terutama di gerbang tol semanggi ke arah cawang dan gerbang tol slipi ke arah tomang.
    2. buatkan daerah khusus naik turun penumpang bus.
    3. operasikan bus way secepatnya sehingga para pengguna jalan dapat menggunakan jasa busway dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
    4. tutup pintu masuk plaza semanggi di jalan gatot subroto.
    5. terus tekan individu yang bertanggung jawab di jasa marga, transjakarta, dan polantas untuk bisa mengatasi keadaan ini. paparkan track record dan reputasi mereka di media massa sehingga mereka akan merasa karir mereka yang dipertaruhkan jika mereka tidak mengatasi masalah kemacetan di gatot subroto dengan segera.

  5. Tara says:

    Terimakasih masukannya Mas Bimo,
    Menurut saya itu masih ide-ide sporadis (tapi sangat mungkin dijalankan). Mengingat kemacetan di Jakarta kan tidak hanya di jalur gatsu saja, dan transportasi sebagaimana saya uraikan di atas bukan hanya masalah infrastruktur (tapi juga ada masalah demand), maka penyelesaian masalah juga tidak bisa sporadis.
    Harus ada grand design. Coba perhatikan, bahwa opsi yang saya tawarkan semua memiliki note yang harus diikuti. Artinya, ide itu tidak bisa dijalankan begitu saja tanpa memperhatikan note tersebut.

    Regards,

  6. Wiro Sableng says:

    Selamat Malam… Week End enggak ada acara ya mending blogwalking aja. Setelah ngebaca artikelnya, Wiro Sableng ngasih komen begini :

    ide n artikel yang menarik gan. Sangat setuju tentang pertumbuhan “negatif”. Menurut pemikiran saya, transportasi dalam bentuk apapun mengikuti laju pertumbuhan ekonomi, politik dan hukum. Karena Jakarta merupakan sentral apapun di Indonesia, menguraikan masalah transportasi tidak akan semudah itu, apalagi dengan bayang bayang korupsi.

    Usul nih, misalnya Jakarta tetap menjadi ibukota Negara dan Pusat pemerintahan, mengapa Pusat Politik (mohon dibaca sebagai DPR/MPR) tidak di pindah ke Makasar misalnya dan Pusat Hukum (Kejagung, MA, MK, KY) di pindah aja ke Papua… kira kira terjadi pemerataan laju pertumbuhan ekonomi, politik dan hukum tidak ya???

    klo 2/3 aktivitas itu di pindah ke luar jawa, bukannya jakarta akan menjadi semakin sepi dengan sendirinya?? gimana menurut agan …🙂🙂🙂

    maklum Wiro Sableng cuman tamatan SD😦😦 … komennya di munculin ya gan… trims …

  7. Baru baca ada post ini, tertarik dengan paragraf berikut:

    “Kalau untuk masyarakat umum, pekerjaan sulit adalah sosialisasi. Karena masyarakat umum cenderungnya egois, hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Contoh kasus egoisme masyarakat, dalam kasus busway, dimana masih banyak penentangan. Para penentang ini (yang punya mobil pribadi dan nyaman) tidak pernah berpikir, bagaimana seandainya ada orang hamil yang nggak mampu, harus perjalanan dari blok M ke Kota, tanpa ada busway? Apakah mereka akan menyuruh orang itu naik di bus umum berdesak-desakan, tidak nyaman, panas dan lama? Itulah masyarakat yang egois!”

    Tanpa menyanggah masyarakat kita (masih) egois, kenapa harus busway yang dibuat nyaman sementara bis umum lainnya tidak dibuat nyaman? Kaji ulang kebijakan angkutan dalam kota yang sifatnya kejar setoran. Perbaharui angkutan dalam kota yang sebenarnya bisa nyaman. (Bandingkan mikrolet jakarta dengan light buses di hong kong yang berkapasitas 16 orang dan duduk menghadap depan). Desain mikrolet 12 orang (kanan 6, kiri 4, depan 2, sangat dipaksakan) bukan hanya tidak efisien tapi juga memenuhi badan jalan saat “ngetem”

    Untuk ukuran Jakarta dengan kepadatan tinggi, mungkin dapat dibuat kebijakan untuk meng-upgrade perijinan trayek mikrolet menjadi untuk trayek bis ukuran sedang (midi-bus berkapasitas 20-30 orang), jadi lebih banyak orang terangkut dengan lebih sedikit armada pada trayek-trayek yang sudah ada.

    Juga, bangun lebih banyak terminal bis dalam kota.
    Sebagai perbandingan, Singapura dengan luas tanah 694 km2 (jakarta sekitar 662 km2, sebanding) mengoperasikan 181 trunk routes dan 66 feeder routes. Berikut daftar terminal bis di Sg.
    17 Terminal:
    Buona Vista · Changi Airport PTB 1, 2 and 3 · Changi Village · Ghim Moh · Jurong Island · Kent Ridge · Lim Chu Kang · Lorong 1 Geylang · Marina Centre · Marina South Pier · New Bridge Road · Queen Street · Saint Michael’s · Shenton Way · Sims Place · Tuas · Upper East Coast · Yio Chu Kang
    21 MRT Interchange merangkap bus terminal:
    Ang Mo Kio · Bedok · Bishan · Boon Lay · Bukit Batok · Bukit Merah · Bukit Panjang · Choa Chu Kang · Clementi · Eunos · HarbourFront · Hougang Central · Jurong East · Pasir Ris · Punggol · Sembawang · Sengkang · Serangoon · Tampines · Toa Payoh · Woodlands · Yishun

    Dengan 31 township (mirip kecamatan di Indonesia), dapat dibilang minimal ada 1 bis terminal untuk setiap town! Belum lagi dilengkapi dengan halte bus yang tersebar merata di setiap jalan raya (+/- setiap 200 meter)

    Jakarta hanya ada total 15 terminal (melayani 40 kecamatan, rata-rata 1 terminal melayani 3 kecamatan) tidak cukup untuk membuat trayek trunk dan feeder yang komprehensif.

    Jakarta Pusat
    – Terminal Pasar Senen
    Jakarta Barat
    – Terminal Grogol · Terminal Kalibesar · Terminal Kalideres
    Jakarta Selatan
    – Terminal Blok M · Terminal Lebak Bulus · Terminal Manggarai · Terminal Pasar Minggu · Terminal Ragunan
    Jakarta Timur
    – Terminal Cililitan · Terminal Kampung Melayu · Terminal Kampung Rambutan · Terminal Pulo Gadung · Terminal Rawamangun
    Jakarta Utara
    – Terminal Tanjung Priok

    Seandainya pun setiap terminal memiliki satu trunk route dengan setiap terminal lain, hanya ada 120 trunk routes dan ini akan sangat tidak efisien juga (karena tidak semua trunk routes ini melayani trayek padat). Bisa kita tarik kesimpulan sederhana dari jumlah trunk routes di Sg bahwa setiap terminal disana rata-rata terhubung dengan 6 terminal lain melalui trunk routes. Dengan noda (terminal dan/atau interchange) yang sedikit dan traffic yang berat, tentu saja bis-bis umum itu selalu penuh sesak dan perjalanan pun tidak nyaman dengan semakin terbatasnya opsi halte untuk transfer / ganti bis.

    Semata-mata menambah jumlah armada bis juga bukan solusi yang tepat karena hanya akan menambah beban jalur arteri (rute yang dilalui bis ukuran besar), apabila kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi tidak jalan. Dan saya rasa yang dilakukan pemda dengan membangun jalan tembus / jalan layang / jalan tol (pada dasarnya pembangunan infrastruktur jalan untuk kendaraan dalam/luar kota) ini membuat kebijakan pembatasan kendaraan pribadi kontra-produktif. Modal yang sama besarnya dapat dialokasikan untuk pembangunan moda transportasi massal (baik kereta, bis dan sarana-sarana pendukungnya)

    Mengenai negative growth di jakarta, saya rasa bukan solusi yang tepat karena sebagai kota landmark indonesia jakarta SUDAH tertinggal jauh dengan sister cities nya. Alih-alih, kota-kota pendukungnya yang harus mengejar ketinggalan ini, kombinasi antara kebijakan publik dan inisiatif swadaya masyarakat.

    Menurut saya, gridlock di jakarta itu sedikit banyak juga disebabkan karena banyaknya perlintasan (baik antara jalan raya dengan kereta ataupun jalan raya dengan jalan umum lainnya) dan pemanfaatan ruang samping badan jalan raya yang berlebihan baik untuk pemukiman dan/atau pertokoan (sah ataupun tidak sah). Bandingkan dengan sister cities lain yang mengusahakan ruang samping badan jalan raya ini bersih dari pembangunan. Badan jalan semakin tergerus dengan parkiran liar dan pertemuan arus.

    Perlintasan jalan raya dan jalur kereta juga membuat dilema lain. Bagaimana mau meningkatkan frekuensi kereta yang adalah moda transportasi massal tanpa menyebabkan kemacetan? Perlintasan ini harus dibenahi terlebih dahulu. Idealnya jalur kereta dalam kota kalau tidak elevated, ya bawah tanah, sehingga tidak melintas dengan jalan raya.

    Bisa dikatakan semua permasalahan ini mengacu kepada 2 hal: pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara serentak (karena kebutuhan yang mendesak), dan (kebijakan) pembebasan lahan untuk pembangunan. Dan 2 hal ini sering berbenturan dengan kepentingan politik dan/atau masalah pendanaan.

    Masalah pendanaan sebenarnya bisa diakali dengan pendirian badan usaha milik negara yang profesional, dan tidak menutup kemungkinan public offering (seperti dilakukan kota-kota besar di negara-negara lain) sehingga tidak memberatkan APBD/N dan tidak melulu menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat, walaupun pengoperasiannya tetap dalam norma-norma hukum dan prinsip kemasyarakatan.

    Having said that, ujung-ujungnya adalah benturan kepentingan politik. Apakah pemda punya political will yang kuat untuk merealisasikan Jakarta yang bebas macet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: