Idea Blog

Aku mengelus dada dalam beberapa hari ini.

Sekitar seminggu lalu aku membaca buku pledooi dari Iqbal, mantan Ketua KPPU yang tertangkap tangan saat menerima suap. Satu hal yang menarik aku cermati di pledooi itu, yaitu surat perintah penyadapan terhadap Iqbal dan Billy ternyata 1 bulan sebelum mereka berkenalan. Mereka berkenalan ketika diperkenalkan oleh Tadjudin Noer Said. Kira-kira seperti itulah isinya (maaf, hanya resume aja, lengkapnya silahkan cari buku tersebut). SEANDAINYA (tolong perhatikan kata SEANDAINYA ini dengan baik!) hal itu benar, maka besar kemungkinan ada upaya penjerumusan / penjebakan atas seseorang, dan ini melibatkan KPK! (sebagai pihak yang melakukan penyadapan).

Belum selesai keprihatinanku, beberapa hari kemudian muncul berita: KPK menyadap telephone Nasrudin (korban yang diduga dibunuh atas perintah Antasari, mantan ketua KPK) dan Rhani (perempuan, kisah segitiga Antasari, Nasrudin dan Rhani). Dan perintah penyadapan ini ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah.

Ketika dilakukan konfirmasi, mulailah berbagai komentar lucu muncul dari para pelaku ini :

1. Lihat ini : http://www.detiknews.com/read/2009/06/22/175856/1152204/10/antasari-tak-perintahkan-sadap-tapi-cek-hp-nasrudin-rhani

“Jadi menurut Pak Antasari tadi kepada penyidik, tidak pernah perintahkan secara lisan maupun tulisan untuk menyadap nomor tersebut. Pak Antasari hanya meminta mengecek dua nomor itu,” kata pengacara Antasari, Maqdir Ismail, usai mendampingi pemeriksaan Antasari di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (22/6/2009).

Bisakah dijelaskan, “meminta mengecek” itu memangnya seperti apa? Apakah petugas KPK disuruh telpon ke nomor itu dan tanya: “anda siapa ya?”. Sebodoh dan seidiot itu kah???

2.  Lihat ini : http://www.detiknews.com/read/2009/06/22/171007/1152134/10/kpk-penyadapan-yang-kami-lakukan-tidak-langgar-kode-etik

Dalam jumpa pers ini, Chandra juga mengungkapkan bahwa KPK memang menyadap sejumlah nomor telepon yang diberikan Antasari Azhar. Nomor-nomor telepon itu yang digunakan pelaku teror terhadap istri Antasari Azhar. Salah satu teror yang diterima istrinya, Antasari diminta tidak melanjutkan pengusutan sebuah kasus korupsi.

Kenapa begitu mudahnya KPK mengatakan bahwa itu teror berbahaya, sehingga harus disadap no hp tersebut? Bukankah Antasari tahu kalau orang tersebut adalah Nasrudin dan Rhani? Kenapa tidak langsung ditangkap saja orang tersebut atas tuduhan teror? Kenapa KPK langsung melakukan penyadapan? Kalau memang karena teror, memangnya KPK boleh menyadap untuk mengungkap teror? Bukankah yang berhak menangani teror adalah Polisi? Kalaupun karena kecurigaan adanya kasus korupsi yang melibatkan Rhani (seorang caddy gitu loh..),  kenapa semudah itu para pimpinan KPK mengijinkan penyadapan? Bukankah kasus Agus Condro yang jelas-jelas di depan mata aja, masih ditunda-tunda penyelesaiannya?

3. Another version : http://www.detiknews.com/read/2009/06/22/142838/1151994/10/kpk-nomor-yang-disadap-bukan-milik-rhani-atau-nasrudin

Komentar sederhana, kalau memang benar itu untuk pemeriksaan penyadapan kasus korupsi, kenapa Antasari pake ngeles-ngeles (lihat point 1 di atas) bahwa tidak dilakukan penyadapan, tetapi ”hanya perintah nge-check” ? Kalau melihat berbagai berita dengan berbagai versi ini, jelas terlihat berbagai pihak saling membuat alasan untuk lepas dari jeratan hukum. Dan lucunya, alasan masing-masing pihak ini tidak sinkron, kontradiktif, sehingga patut DIDUGA KUAT terjadi pelanggaran hukum, melakukan penyadapan untuk kepentingan pribadi.

Inilah republik pelawak, dengan komisi pelawak, meski lawakan yang dihasilkan adalah lawakan satir dan menjijikkan. Betapa alat investasi negara digunakan untuk keperluan pribadi yang menjijikkan. Aku tidak bisa berkomentar lebih jauh lagi

Beberapa waktu yang lalu aku sudah menuliskan tentang biaya pemilu :
http://dotindo.wordpress.com/2009/04/03/sekilas-tentang-ekonomi-pemilu/

Betapa besarnya biaya yang sebenarnya ditanggung bangsa Indonesia ini demi sebuah pemilu. Lha kok sekarang para politisi sepertinya mau mengarahkan pemilu presiden 2 kali? Mau berapa banyak lagi dana yang harus dikeluarkan???

Duh para politisi, coba hitung produktivitas yang terbuang sia-sia untuk kampanye, cetak brosur, iklan, pemilu, penghitungan suara, dll. Dan semua itu kemudian menjadi asap, alias tidak ada sisanya yang bisa dimanfaatkan .

Buat para capres yang kaya, daripada uang anda hanya untuk memicu pemilu (yang memancing bangsa ini untuk mengeluarkan uang jauh lebih besar daripada yang anda keluarkan), lebih baik jika uang anda itu diinvestasikan yang positif! Silahkan buka pertanian modern kedelai, pedagang tempe di Indonesia akan diuntungkan, buruh tani diuntungkan, dan devisa bisa dihemat (tidak perlu membiayai impor kedele lagi). Silahkan bangun pasar yang bagus untuk pedagang pasar, aku yakin pedagang akan berterimakasih dan investasi tetap akan menguntungkan. Silahkan investasikan uang anda untuk membeli kapal-kapal, sehingga ikan Indonesia bisa diolah sendiri, tidak dicuri oleh kapal-kapal asing. Masih banyak lagi peluang investasi yang lain (telekomunikasi, perkebunan, transportasi, pertambangan, dll).

Masih banyak sebenarnya agenda-agenda yang harus diperhatikan bangsa ini. Jangan lupakan krisis ekonomi dunia, jangan berpikir bahwa itu tidak akan menyentuh Indonesia! Coba lihat data export-import di Tanjung Priok, mestinya itu sudah membuat kita waspada. Belum lagi kasus flu babi, korupsi, pendidikan, energi, dll. Sangat banyak agenda yang harus diberikan perhatian. Jadi, kenapa kita harus membuang banyak energi sia-sia untuk pemilu??

Seandainya para politisi itu anak-anak kecil yang gampang diketok kepalanya, rasanya aku pengen ngetok kepala mereka satu demi satu deh . Sayangnya mereka banyak yang jendral-jendral, jangankan mau diketok, mau mendekat aja udah ditahan pengawalnya (.

Pilpres 1 putaran sebenarnya bisa dicapai dengan cara :
1. Hanya ada 2 capres
2. Ubah UU pemilu, sehingga suara terbanyak (mau berapapun capresnya, dan berapapun perolehan suaranya) langsung dijadikan presiden.
3. Para capres mau habis-habisan kampanye sehingga Pilpres 1 putaran tercapai.

Pendaftaran capres kalau nggak salah tgl 16 Mei ya? Aku sedang berpikir bagaimana caranya untuk menyampaikan ideku ini ke para politisi. Berharap mereka mau “sedikit” berjiwa besar, benar-benar berpikir yang terbaik bagi bangsa, dan mengorbankan ego mereka. Bayanganku seandainya Koalisi Besar itu mau mengajukan hanya 1 calon demi kepentingan bangsa ini, maka mereka potensinya menang cukup besar. Tapi kalau demi egoisme pribadi, kemudian mencoba mengatur strategi agar terjadi pilpres 2 putaran, meski mungkin menang, tapi satu hal yang pasti: minimal akan ada 1 orang (aku sendiri) yang akan mengutuk kelakuan mereka sebagai menyengsarakan bangsa! (note: seandainya ada rekan-rekan yang ikut mengutuk, maka lebih dari satu orang!).

Seandainya teman-teman yang membaca ini ada akses ke Prabowo, Mega, JK, SBY, Wiranto, dll, aku sangat berharap ide ini bisa dimasukkan ke mereka. Please.. beri yang terbaik buat bangsa dengan 1 kali pilpres saja!

Ekonomi, pengertian dasarnya adalah: pemilihan resource yang ada, digunakan untuk apa, bagi siapa.
Pada sosialisme, pilihan produksi dan distribusi diatur oleh negara (seperti di Soviet dulu), sedangkan pada kapitalisme, pilihan diserahkan pada pasar (terserah masing-masing pihak mau bikin apa aja, mau dijual ke siapa aja).

Sekarang kita lihat pada pemilu ini. Secara kasat mata terlihat jelas penggunaan resource SDM, material (kain, cat, BBM, dll), mesin (transportasi, mesin cetak, dll) digunakan selama masa kampanye ini. Dan hasilnya? Secara fisik : 0. Bandingkan misalnya resource yang sekian banyak itu misalnya digunakan untuk membuka lahan kedelai, menanam sawit, menambang batubara, dll. Hal ini yang kemarin mengusik pikiranku ketika melihat sekian banyak bendera partai berjejeran di mana-mana. Terbayang betapa semua resource itu akan menguap bersama berlalunya pemilu.

Pertanyaan mengusik akibat kesadaran itu adalah :
1. Berapa persisnya angka yang terbuang itu? Seperti dikatakan Ubed, almost impossible to count it. Paling menghitung secara kasar : misal, caleg DPR rata-rata akan menghabiskan X rupiah, Caleg DPRD I akan menghabiskan Y rupiah, Caleg DPRD II akan menghabiskan Z rupiah, terus dikalikan dengan jumlah caleg yang ada.
Tambahkan pula: iklan2 yang masuk TV, radio, koran, dll.
Tambahkan biaya-biaya kampanye, dengan jumlah massanya.
Aku tidak akan heran kalau angkanya mencapai diatas 10 trilyun rupiah.

2. Apa yang akan didapat dengan itu semua? Seharusnya jawaban idealnya adalah: mendapatkan anggota legislatif yang berkualitas (jujur, pinter, dll). Hanya saja, de facto, akankah itu terjadi? Dengan segala hormat, seandainya didapat 30% saja anggota legislatif berkualitas, aku akan bersyulur banget. Ini tentunya penilaian subyektif, bukan berdasarkan hasil penelitian. Tetapi tentunya itu bukan asal ngomong, tapi karena melihat kecenderungan memang seperti itu. Bukti : apa yang melandasi para caleg itu mau mengeluarkan uang sekian besarnya untuk ikut pemilu? Sebagian kecil mungkin memang ada karena ingin memperjuangkan idealisme mereka. Tapi sebagian besar, aku curiga karena hukum-hukum ekonomi. Artinya, dengan pengeluaran X untuk kampanye, mereka berharap ketika terpilih, itu akan kembali sebesar XXXXX…. (kalau perlu sebanyak2nya X :p).

3. Apakah layak pengorbanan itu? Biaya yang dikeluarkan dibanding dengan yang di dapat? Kalau secara sepintas mungkin komentarnya adalah: mahal banget, sangat tidak layak! Tetapi kalau kita mau bicara hitung-hitungan ekonomi yang bener, maka itu harus dibandingkan dengan alternatif lain sekiranya tidak ada pemilu. Dan untuk itu, ngitungnya agak repot euy. So, akhirnya dianggap aja lah biaya itu meski sangat-sangat mahal, tetapi adalah biaya yang TERPAKSA harus dibayar. Ibarat orang sakit, meski obat sedemikian mahal, ya terpaksa dibayar dan dianggap layak .

Dengan semua itu, what’s next?
Bayanganku, hendaknya semua pihak mulai memikirkan bagaimana pemilu yang lebih efisien nantinya. Mungkin dipublikasikan aturan, bahwa kampanye itu 5 tahun. Bentuk kampanye adalah dengan kerja nyata, dan boleh disebutkan itu tabungan untuk pemilu yang akan datang. Kemudian pada saatnya pemilu, ditentukan: tidak ada aktifitas pengumpulan massa; atau jumlah bendera / iklan dibatasi; dll. Intinya agar tidak terjadi pembuangan sumberdaya besar-besaran ke kampanye sesaat yang banyak mengandung kesia-siaan, diubah dengan kampanye jangka panjang yang memberi manfaat bagi masyarakat banyak.

Itulah secuil pikiranku, semoga manfaat. Maaf tulisan tidak disertai angka-angka yang benar.

Beberapa waktu lalu, saat desakan untuk berbagai pihak di Israel diajukan ke ICC (International Court Criminal), karena kejahatan perang sewaktu penyerangan Gaza, para ahli hukum (termasuk dari ICC kalau nggak salah. Untuk lebih pasti, silahkan googling deh) mengatakan bahwa Israel tidak bisa diadili karena mereka tidak masuk sebagai anggota ICC.
Yah, meski harus menahan gondok, oke lah..

Yang menarik, barusan aku membaca berita ini :

http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/03/20/05212744/icc.sarat.kepentingan.politik.abaikan.hukum

copy text sebagai berikut :
===
Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Pengacara Sudan Fathi Khalil dan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Ibrahim Bushra Mohamed Ali, Kamis (19/3) di Jakarta.

Fathi menegaskan, Sudan bukan anggota Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) dan tak terikat keputusan ICC.
====

Inikah standar ganda pengadilan internasional?
Bagaimana mungkin untuk Israel karena tidak termasuk anggota kemudian tidak diadili, sementara Sudan yang juga bukan anggota tetap diadili?
(note: tulisan ini masih tidak membicarakan, apakah pengadilan berjalan fair atau tidak yah.)

Sekiranya sistem keadilan internasional adalah seperti ini, maka semua output dari ICC jadi dipertanyakan, seberapa independen dan fair mereka sebenarnya???